Housing Resource Center (HRC)/ Bale Daya Perumahan (BDP) was established on 6 October 2006 with the assignment of Memorandum of Understanding between State Ministry of Housing and Government of Yogyakarta Special Province.  HRC is an institution as initiative among stakeholders of urban and housing to fill the mediator role which synthesizes various housing resource from governments, private sectors, professionals, scholars, and communities in order to enable affordable, adequate and sustainable housing and settlement for all the people of Indonesia.

Background

Setiap rumah tangga membutuhkan rumah yang layak huni untuk dapat hidup sejahtera. Sebagian besar masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan perumahannya secara swadaya, yaitu 57,87% di perkotaan dan 74,51% di perdesaan (BPS, 2004). Setiap tahun kebutuhan rumah rata-rata 800.000 unit yang tidak diikuti dengan seimbang oleh penyediaannya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keadaan ini diperparah dengan kurangnya akses MBR terhadap sumber daya perumahan [keterbatasan finansial, kurangnya akses legal, keterbatasan instrumen/mekanisme pendukung, keterbatasan pengetahuan teknis].

HRC At Glance

Housing Resource Center (HRC)/ Balé Daya Perumahan didirikan sebagai lembaga pelayanan MBR di bidang perumahan, untuk mendekatkan mereka ke berbagai sumber daya perumahan sesuai kebutuhannya. HRC digagas dan diwujudkan dalam MOU antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Pemerintah DIY pada Oktober 2006 sebagai inisiatif untuk mengisi kekosongan peran perantara untuk membuka jalan, menghubungkan dan memaduserasikan daya dari pemerintah, dunia usaha, kalangan profesi, akademik, dan masyarakat dalam upaya bersama untuk menyediakan dan meningkatkan peumahan dan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Pada awalnya, HRC merupakan respons terhadap proses rekonstruksi gempa namun kemudian dikembangkan sebagai institusi untuk menjawab kebutuhan perumahan secara umum.

What We Want to Be

1. Lembaga perumahan yang kompeten dan mendukung berbagai stakeholders perumahan terutama dalam melaksanakan peran intermediari integratif.

2. Mengembangkan iklim sehat di bidang perumahan dengan membentuk intrepreneur perumahan yang handal.

3. Lembaga terdepan yang INOVATIF dalam bidang perumahan.

WORKSHOP NASIONAL PENYUSUNAN STRATEGI & RENCANA TINDAK PERUMAHAN PERKOTAAN

Yogyakarta, 11-13 November 2009

Ruang Pertemuan HRC, Gedung Abhiseka

Housing Resource Center bekerjasama dengan SUF-UN-Habitat, PUSPERKIM UGM, dan IAP-DIY selama tiga hari sejak tanggal 11-13 November 2009 mengadakan Workshop Nasional bertema Penyusunan Strategi Perumahan dan Rencana Tindak yang dibuka oleh Ibu Kadinas PU P-ESDM, Ir. Rani Sjamsinarsi, MT yang diwakili oleh Bapak Ir. Joko Wuryanto.

Latar belakang dari pelatihan ini adalah krisis dunia yang kita hadapi saat ini sehingga diperlukan akselerasi dalam pencapaian target-target yang terangkum dengan baik dalam Millenium Development Goals. Utamanya yang berkaitan langsung dengan tema kekumuhan, perumahan layak huni, dan kewenangan daerah dalam rangka menjalankan target-target tersebut.

Urgensi adanya penguatan daerah dan otonomi di Indonesia adalah terjadinya backlog perumahan sebesar 2,4 juta rumah di tahun 2009. Selain itu, laporan dari global competitiveness yang dibuat oleh World Economic Forum, Indonesia menempati posisi ke-54 dari 133, hal ini menunjukkan bahwa negara kita masih jauh dari kompetitif dalam posisi persaingan tingkat dunia. Kompetitif sendiri didefinisikan sebagai institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan level produktivitas suatu negara.

Peserta workshop sebagian besar berasal dari pemda berbagai daerah termasuk Jawa, Kalimantan, dan Sumatra

Adapun para narasumber dalam kegiatan ini terdiri atas Prof. Toni Atyanto Dharoko sebagai Keynote Speaker, Dr. Marcelino Pandin (Country Adviser SUF-UN-Habitat), Dr. Ramalis Subandi (Pakar Perumahan Perkotaan), Mahditia Paramita, ST, MUP (Manajer HRC), Assoc. Prof. Budi Prayitno (Ketua IAP DIY), Dr. Paulus Bawole (Pakar Penanganan kekumuhan Kota, UKDW), Haryo Sasongko (KEMENPERA) dan FX Sarwono (Direktur BLUD Griya Layak Huni, Surakarta). Masing-masing narasumber merupakan pakar di bidang perumusan strategi perumahan perkotaan dengan fokus yang disampaikan pada sub-tema yang memperkaya wawasan peserta.

Dr. Marcelino Pandin dari SUF-UN-Habitat memberikan paparan mengenai Metode Formulasi Strategi dan Kebijakan

Dr. Ramalis Subandi memberikan paparan mengenai Kebutuhan Perumahan di Perkotaan

Dr. Paulus Bawole, Pakar Penanganan Kekumuhan dari UKDW

Dikutip dari Prof Toni, “... masalah perumahan merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan bidang sosial, ekonomi yang terkait dengan berbagai stakeholder, justru yang terpenting adalah jejaring yang akan menghimpun berbagai kelembagaan, sehingga mampu mentriger perkembangan-perkembangan terutama di bidang perumahan. Campur tangan pemerintah terhadap Bidang Perumahan sangat dibutuhkan, yang dilakukan dalam bentuk otonomi bukan sentralisme. Pemerintah harus berperan menjadi player, planner, regulator. Sebagai player, pemerintah harus sedikit dikurangi perannya. Sebagai planner, pemerintah haruslah otonomi. Dan sebagai regulator peran pemerintah harus kuat. HRC diharapkan mampu menjadi negotiating actor, yang memiliki ciri investment interest dan goverment guarantee ”.

Selain itu dalam paparannya di hari pertama, Rabu, 12 Nopember 2009, Dr. Marcelino Pandin menyampaikan bagaimana beliau melihat tren global terlebih dahulu, dengan Amerika Serikat dimana masyarakatnya bertingkat mobilitasnya sangat tinggi, sehingga batas-batas kelompok hunian menjadi tidak jelas. Sementara Jepang, pendapatan negara hanya ditentukan oleh beberapa kota. Dari hal tersebut bisa dijadikan gambaran pendapatan di Indonesia juga hanya hanya ditentukan oleh beberapa kota, tentunya akan berdampak terutama di bidang pemerintah. Ada kecenderungan pembentukan fokus di tiap kota. Indonesia tidak pernah bisa lepas dari konteks global secara keseluruhan.

Munculnya batas yang tidak jelas antar daerah dalam dunia terglobalisasi, kepadatan, dan tuntutan jarak yang pendek ke tempat kerja, memunculkan adanya urbanisasi, sehingga perlu adanya pengelolaan didalamnya. Pengelolaan yang ada tetap melibatkan adanya partisipasi masyarakat, untuk penanganannya diperlukan 3I (institusi, infrastruktur dan intervensi). Kota adalah tempat secara sosial sebagai berprofesi dan berkorupsi pada saat itu munculah friksi, kota menjadi penentu kompetitif terhadap perkembangan perumahan, sehingga suka tidak suka untuk ke depan, kota haruslah berbentuk high rise, mengutamakan proses produksi, yang juga diimbangi dengan aglomerasi dan spesialisasi.

Dengan semakin besarnya peran pemerintah daerah di masa depan, maka kemampuan para pemangku kepentingan disana juga harus sama tingkatannya dengan kemampuan pemerintah pusat sehingga dapat tercipta persaingan yang sehat antar daerah menuju kehidupan yang lebih baik. Transfer pengetahuan yang kadang tidak berjalan dari pusat ke daerah ini dapat dijembatani melalui pelatihan-pelatihan semacam ini. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk keaktifan pemerintah daerah dalam mensinergikan kebijakan yang tepat dan berguna bagi penyediaan perumahan perkotaan.

Oleh sebab itu, bentuk pertemuan ini adalah workshop dan bukan seminar, karena yang dibagi disini adalah tools atau alat-alat untuk berbagai tema yang disampaikan diiringi dengan simulasi perumusan kebijakan strategis bagi para peserta. Semenjak hari pertama sampai dengan hari ketiga, para peserta disibukkan denga berbagai simulasi kegiatan pelatihan, bahkan kunjungan ke lapangan, yaitu Area Gondolayu, Kali Code dan Kompleks Rumah Domes, Piyungan.

Kunjungan lapangan para peserta workshop ke Bantaran Kali Code (1)

Kunjungan lapangan para peserta workshop ke Bantaran Kali Code (2)

Harapannya sepulang dari pelatihan ini para peserta mampu untuk mengimplementasikan tahapan yang dilakukan dalam pelatihan di daerahnya masing-masing, serta di masa yang akan datang terbentuk jejaring antar pemerintah daerah yang kuat dalam mengahadapi tantangan kemiskinan, urbanisasi, dan dampak perubahan iklim.