|
Krisis Papan, Akibat Alokasi Hunian Tak Imbang |
 |
 |
 |
|
Written by Admin HRC Jogja
|
|
Friday, 02 October 2009 09:58 |
Krisis Papan, Akibat Alokasi Hunian Tak Imbang
|
 |
14/05/2009 16:30:45 YOGYA (KR) - Setelah se-kitar 40 tahun terjadi baby boom maka kini giliran krisis papan, karena alokasi hunian yang tidak adil dan tidak imbang, sehingga terjadi kesenjangan. Sementara jutaan warga masyarakat bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, tetapi banyak rumah di perumahan yang mangkrak atau terbengkelai tidak dihuni selama puluhan tahun. Demikian yang terungkap dalam bincang-bincang antara pengelola Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman (PKPP) UGM dengan Forum Wartawan Universitas Gadjah Mada (Fortakgama), Selasa (12/5). “Pembatasan kepemilikan lahan sudah ada peraturannya, tetapi memang sudah harus direvisi,” ujar Mahditia Paramita ST MURP, Manajer Balai Daya Perumahan.Menurut Dekan Fakultas Geografi UGM Prof Dr Suratman MSc, pemerintah terlambat dalam mengantisipasi krisis papan ini yang semestinya sudah dilakukan sejak 1990. Dengan adanya Pusat Kajian Perumahan Permukiman UGM ini merupakan langkah konkret dalam upaya menghadapi krisis papan. Diakui oleh Prof Suratman telah terjadi kesenjangan dalam pengadaan papan yang layak ini. Terjadinya kesenjangan ini akibat dari pemerintah yang dinilai sedikit memiliki informasi basis data perumahan dan pemukiman sehingga sering menghadapi kendala baik dalam tataran strategi maupun implementasi di lapangan. Berangkat dari keprihatinan ini, UGM mendirikan Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman (PKPP) dalam rangka melakukan kajian ilmuan. Pusat kajian ini untuk menciptakan arah pembangunan dan pengembangan pemukiman, perumahan, maupun lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia. Menurut Ketua PKPP UGM Dr Hartono DEA DESS munculnya permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh selama ini disebabkan arah kebijakan skema pembiayaan pembangunan yang kurang tepat dan keterba-tasan akses masyarakat untuk memenuhi rumah layak huni. “Meski sudah ada beberapa skema pembiayaan selama ini dalam pembangunan pemukiman dan perumahan, namun kesemuanya juga dinilai masih belum bisa mengatasi masalah tersebut,” kata Hartono didampingi para peneliti Dr Djarot Sadharto dan M Sani Roychansyah DEng, MEng. Lebih jauh Hartono menambahkan, pertumbuhan perumahan dan permukiman di Indonesia belum merata dibuktikan 60 persen penduduk masih terpusat di Jawa dan 65 persen masih tinggal di pedesaan. “Kecenderungan urbanisasi dari desa ke kota sangat besar sekali, padahal penduduk yang tinggal di kota hanya 35 persen, tidak heran suasana pemukiman dan perumahan sekarang lebih ke mirip suasana perkotaan,” katanya. (Asp)-m
|
|
|
Last Updated on Friday, 23 October 2009 11:33 |
|
|
Ada Lagi: Rusunawa MBR Yogyakarta |
|
|
|
|
Written by Admin HRC Jogja
|
|
Thursday, 16 July 2009 11:03 |
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) segera dibangun kembali. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DIJ sudah merencanakan untuk membangun di daerah Pringwulung, Sleman.
Rusunawa itu dibangun sebanyak dua twin block 192 unit dengan tipe 27 per unitnya. Rencananya, masing-masing unit terdiri atas dua kamar tidur, satu dapur dan satu kamar mandi. Mengenai kriteria calon penyewa rusunawa yang diperbolehkan, nantinya menjadi kewenangan Pemkab Sleman untuk menentukan.
|
|
Last Updated on Friday, 23 October 2009 11:32 |
|
Read more...
|
|
Menpera: Program Bedah Kampung Harus Didukung Sinergi Antarinstansi |
|
|
|
|
Written by Admin HRC Jogja
|
|
Thursday, 16 July 2009 10:28 |
|
Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Mohammad Yusuf Asy'ari menyatakan, pelaksanaan Program Peningakatan Kualitas Kampung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Program Bedah Kampung akan terselenggara dengan baik apabila ada dukungan serta sinergi antarinstansi baik pemerintah maupun peran serta masyarakat. Adanya dukungan dari berbagai instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian yang memiliki program pengembangan perumahan setidaknya dapat mendorong masyarakat untuk mensukseskan program itu.
|
|
Last Updated on Friday, 23 October 2009 11:32 |
|
Read more...
|
|
|
Yogyakarta Tertutup untuk RSH |
|
|
|
|
Written by Admin HRC Jogja
|
|
Wednesday, 24 June 2009 10:47 |
|
Harga rumah sehat sederhana (RSH) sesuai aturan pemerintah yakni Rp 55 juta, dinilai pengembang terlalu mepet dengan biaya pembangunan. Mengingat harga tanah di Yogyakarta tak lagi realistis, jumlah itu bahkan hanya cukup untuk membayar tanah. Ke depan, RSH kemungkinan tidak lagi dibangun.
Walau RSH mendapat subsidi dari pemerintah, pengembang enggan membangunnya. Saat ini, dari 40 developer aktif yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), hanya lima developer yang membangun RSH.
“Itu pun lokasinya di desa. Sekarang, sudah tak mungkin lagi membuat RSH di Sleman dan Kota Yogyakarta. Tinggal Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sebagian kecil daerah di Bantul yang bisa,” kata Ketua DPD REI Yogyakarta Remigius Edy Waluyo, Jumat (19/9).
Harga tanah di Kota Yogyakarta dan Sleman yang mencapai ratusan ribu bahkan di atas Rp 1 juta per meter persegi, sudah tidak realistis. Sementara di sisi lain, pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM), daya beli masyarakat anjlok.
Dampak kenaikan harga BBM yang memacu inflasi sehingga suku bunga bank naik, memperparah keadaan. Pihak pengembang semakin kelabakan sehingga hanya bisa menawarkan rumah tipe kecil, dengan luas tanah yang sempit, dan lokasi yang semakin ke pedesaan.
“Walau REI berkeinginan tetap membuat RSH, namun jujur saja, itu makin berat. Menawarkan rumah tipe kecil yang lokasinya di pelosok pun tidak mudah. Saat ini, pengembang sudah menekan keuntungan sehingga harga rumah terjangkau,” kata Remigius.
Sumber : Kompas
|
|
Last Updated on Friday, 23 October 2009 11:36 |
|
Pemerintah Pun Mendukung, Bagaimana Selanjutnya? |
|
|
|
|
Written by Admin HRC Jogja
|
|
Monday, 09 March 2009 03:09 |
Pemerintah terus mendorong pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan insentif bagi para pengembang yang membangun Rumah Sederhana Sehat (RSS), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). - diungkapkan Presiden pada peringatan Hari Habitat Sedunia yang lalu.
Sebuah kabar gembira.
Selanjutnya adalah perjuangan, bagaimana mewujudkan sistem yang bisa benar-benar memberikan solusi bagi MBR untuk bisa mengakses sumber daya perumahan. Tentu saja, diperlukan kerjasama yang solid dari berbagai pihak.
Siapkah kita?
reference link.
|
|
Last Updated on Friday, 23 October 2009 11:33 |
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
|
Page 1 of 2 |
|